Beranda > Uncategorized > Usaha Kecil Menengah

Usaha Kecil Menengah

UKM adalah singkatan dari  usaha kecil dan menengah.  Ukm adalah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan negara indonesia  ukm ini sangat memiliki  peranan penting dalam  lajunya perekonomian masyarakat.  Ukm ini juga sangat membantu negara/pemerintah dalam hal  penciptaan lapangan kerja baru dan lewat  ukm juga banyak tercipta  unit unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat  mendukung pendapatan rumah tangga. Selain dari itu  ukm juga memiliki  fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan  usaha yang berkapasitas lebih besar.  Ukm ini  perlu  perhatian yang khusus dan di dukung oleh  informasi yang akurat, agar terjadi  link bisnis yang terarah  antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan  elemen daya saing usaha, yaitu  jaringan pasar. Terdapat dua aspek yang harus dikembangkan untuk  membangun jaringan pasar, aspek tersebut adalah :

1. Membangun Sistem Promosi untuk Penetrasi Pasar
2. Merawat Jaringan Pasar untuk Mempertahankan Pangsa Pasar

Kinerja nyata  yang dihadapi oleh sebagian besar usaha terutama mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia yang paling menonjol adalah rendahnya tingkat produktivitas, rendahnya nilai tambah, dan rendahnya kualitas produk. Walau diakui pula bahwa UMKM menjadi lapangan kerja bagi sebagian besar pekerja di Indonesia , tetapi kontribusi dalam output nasional di katagorikan rendah.  Hal ini dikarenakan UMKM, khususnya usaha mikro dan sektor pertanian (yang banyak menyerap tenaga kerja), mempunyai produktivitas yang sangat rendah. Bila upah dijadikan produktivitas, upah rata-rata di usaha mikro dan kecil umumnya berada dibawah upah minimum. Kondisi ini merefleksikan produktivitas sektor mikro dan kecil yang rendah bila di bandingkan dengan usaha yang lebih besar.

Di antara berbagai faktor penyebabnya, rendahnya tingkat penguasaan teknologi dan kemampuan wirausaha di kalangan UMKM menjadi isue yang mengemuka saat ini. Pengembangan UMKM secara parsial selama ini tidak banyak memberikan hasil yang maksimal terhadap peningkatan kinerja UMKM, perkembangan ekonomi secara lebih luas mengakibatkan tingkat daya saing kita tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita seperti misalnya Malaysia. Karena itu kebijakan bagi UMKM bukan karena ukurannya yang kecil, tapi karena produktivitasnya yang rendah. Peningkatan produktivitas pada UMKM, akan berdampak luas pada perbaikan kesejahteraan rakyat karena UMKM adalah tempat dimana banyak orang menggantungkan sumber kehidupannya.  Salah satu alternatif dalam meningkatkan produktivitas UMKM adalah dengan melakukan modernisasi sistem usaha dan perangkat kebijakannya yang sistemik sehingga akan memberikan dampak yang lebih luas lagi dalam meningkatkan daya saing daerah.

Untuk meningkatkan daya saing UMKM diperlukan langkah bersama untuk mengangkat kemampuan teknologi dan daya inovasinnya. Dalam hal ini inovasi berarti sesuatu yang baru bagi si penerima yaitu komunitas UMKM yang bersangkutan. Kemajuan ekonomi terkait dengan tingkat perkembangan ‘technical change’ yang berarti tahap penguasaan teknologi. “Technical change” sebagian terbesar bersifat “tacit” atau tidak terkodifikasi dan dibangun di atas pengalaman. Juga bersifat kumulatif ( terbentuk secara ‘incremental’ dan dalam waktu yang tertentu ). Waktu penguasaan teknologi ini bergantung pada sektor industrinya ( ‘sector specific’) dan proses akumulasinya mengikuti trajektori tertentu yang khas.

Agar supaya pengenalan teknologi dapat menghasilkan ‘technical change’ dan inovasi dalam dunia usaha diperlukan beberapa kondisi :

– Kemampuan UKM untuk menyerap, mengadopsi dan menerapkan teknologi baru dalam usahanya.

– Tingkat kompatibilitas teknologi ( spesifikasi, harga, tingkat kerumitan ) dengan kebutuhan dan kemampuan UKM yang ada.

– Ketersediaan dukungan teknis yang relevan dan bermutu untuk proses pembelajaran dalam menggunakan teknologi baru tersebut.

Untuk komersialisasi teknologi hasil riset (apalagi penemuan baru) banyak menghadapi kendala: sumber teknologi: teknologi bersifat capital intensive dan belum mempunyai nilai ekonomis, memerlukan waktu lama dalam penyesuaian terhadap kebutuhan pasar, banyak jenis teknologi yang teruji dalam tingkatan bisnis; sistem insentif komersialisasi teknologi lemah; arus utama sistem industri

Umumnya komunitas UMKM memiliki sekelompok kecil yang kreatif dan mampu mengambil peran ‘risk taker’. Kelompok ini cenderung menjadi ‘early adopter’ untuk teknologi baru. Sebagian besar cenderung menunggu karena mereka membutuhkan bukti nyata (‘tangible’) bahwa teknologi baru tersebut dapat memberi keuntungan. Dua aspek yang berlangsung inheren dalam proses ini adalah berinovasi ( ‘innovating’) dan pembelajaran ( ‘learning’).

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM
adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri.

Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”

Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut:
1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah);
3. Milik Warga Negara Indonesia;
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
5. Berbentuk usaha orang perorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Dasar Program UKM
Komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan akses modal atau kredit bagi pelaku usaha diwujudkan melalui Menteri Keuangan akhir September 2008 lalu telah mengeluarkan peraturan tentang fasilitas penjaminan Usaha Kecil dan Menengah. Keberadaan UU RI Nomor 20 tahun 2008 tentang “ Usaha Mikro, kecil , dan Menengah ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
UKM dan Masyarakat Kota Bekasi
Selain pengusaha-pengusaha besar Kabupaten/Kota Bekasi juga memiliki potensi Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berorientasi dalam usaha yang tentunya harus lebih ditunjang perkembangannya karena mempunyai efek yang luas terhadap perekonomian Kabupaten/Kota Bekasi.

Mengingat daerah ini merupakan penyeimbang DKI Jakarta sudah selayaknya pemerintah menciptakan iklim kondusif bagi daerah ini untuk meningkatkan usaha – usaha tersebut. Dari survei di lapangan terhadap UKM Ekspor dari beberapa komoditi yakni makanan, ikan hias, barang-barang logam, aneka kerajinan, furniture, komponen elektronika, sepatu olahraga, dan garmen, terdapat beberapa hal yang menjadi kendala bagi mereka diantaranya :

1. Kesulitan dalam memperoleh bahan baku karena harga yang cukup mahal, sering berubah-ubah, transportasi jauh;
2. Kesulitan mendapatkan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan perusahaan;
3. Kurang memahami manfaat penggunaan Certificate of Origin (COO) sebagai salah satu syarat mendapatkan preferensi dari negara pengimpor;
4. Adanya pungutan liar di jalan terhadap kendaraan peti kemas yang menuju ke pelabuhan maupun di lokasi pelabuhan sendiri;
5. Keberatan terhadap penetapan kurs saat pencairan L/C secara sepihak oleh bank devisa.

Kedekatan lokasi Kabupaten/Kota Bekasi dengan Ibukota Negara mendorong UKM-nya untuk proaktif mengikuti berbagai kegiatan yang ada dalam memperoleh informasi maupun transaksi dengan pembeli-pembeli asing, demikian pula sangat mudah mereka menjangkau lokasi pengusaha yang berada di Kabupaten/Kota Bekasi dan tentunya sangat memerlukan peran serta Pemerintah Daerah untuk menfasilitasinya.

Usaha dimasa Mendatang

Perlu disusun kebijakan baru pembangunan ekonomi daerah yang menciptakan iklim usaha kondusif dalam perdagangan dan investasi Perlu dirancang e-government Perlu dibangun pusat promosi produk UKM Ekspor berupa trading centre dan atau trading house Perlu memfasilitasi pembentukan asosiasi/himpunan antar komoditi sejenis Perlu diaktifkan sistem dokumentasi ekspor terpadu secara standar dalam suatu seri yang berhubungan satu dengan yang lain, karena akan membantu mempercepat aplikasi EDI (electronic data interchange).

Selain itu Perlunya diselenggarakan pendidikan dan pelatihan terhadap aparat PEMDA tentang perubahan pola pikir dan paradigma pembangunan ekonomi “daya saing” secara reguler dan berkesinambungan.

Sebagai yang sangat mempengaruhi pemerintah Kota Bekasi melalui BLK menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan di lapangan industri

Kategori:Uncategorized
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: